Keluarga Minta Proses Hukum 6 Polisi Terduga Penganiaya Herman Transparan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Keluarga tahanan yang disiksa hingga tewas di sel Mapolresta Balikpapan meminta proses hukum bagi enam anggota polisi terduga penganiaya Herman dilakukan secara transparan.

Hal tersebut guna memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.

“Pihak keluarga berharap proses hukum para pelaku, motif dan lainnya di balik peristiwa kematian Herman ini harus transparan agar bisa diawasi publik,” ungkap Pengacara keluarga Herman, Fathul Huda dari LBH Samarinda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Hasil pemeriksaan Propam Polda Kaltim, ada enam oknum polisi yang diduga kuat melakukan kekerasan terhadap Herman hingga tewas.

Enam oknum polisi ini merupakan satu tim yang bertugas di Mapolresta Balikpapan. Masing-masing berinisial AGS, RH, TKA, ASR, RSS dan GSR.

Baca juga: Tahanan Polresta Balikpapan Tewas, 6 Polisi Jadi Tersangka

Keenam oknum polisi itu ada yang perwira, pembantu perwira dan lainnya brigadir.

Mereka diduga melanggar kode etik profesi polisi sesuai Peraturan Kapolri (PerKapolri) 14/2011 Pasal 13 dan 14 dengan ancaman pemecatan tanpa hormat.

Fathul mengatakan, keluarga korban meminta para pelaku dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keluarga harap para pelaku diberi hukuman setimpal dengan perbuatannya,” tegas dia.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti menuturkan, polisi cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam menginterogasi terduga tindak pidana.

Hal ini juga yang diduga diterapkan kepada Herman hingga ia meninggal dunia.

“Berdasarkan pemantauan KontraS, selama tiga bulan terakhir terdapat sembilan kasus tewasnya tahanan polisi karena penyiksaan termasuk kasus Herman, kekerasan sesama tahanan, masalah kesehatan, sampai bunuh diri,” ungkap Fatia.

Baca juga: Polda Kaltim Copot Jabatan Oknum Polisi Terduga Penganiaya Tahanan di Mapolresta Balikpapan

Menurut dia, setiap tahunnya, praktik kekerasan ini tidak menunjukkan tren penurunan.

“Hal ini menunjukkan penyiksaan masih menjadi permasalahan sistemik pada tubuh Polri,” tegas dia.

Awetnya praktik kekerasan itu, lanjutnya, dipicu karena ketiadaan penghukuman atau impunitas kepada petugas kepolisian.