Perketat PPKM Tahap 2, Wali Kota Balikpapan: Banyak Anak Muda Tidak Percaya

SAMARINDA, KOMPAS.com – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan siap melakukan pengawasan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap dua secara ketat.

Hal tersebut lantaran kritik Presiden Joko Widodo atas pelaksanaan PPKM yang cenderung tidak konsisten sehingga kurang efektif menurunkan angka Covid-19.

“Kita sependapat dengan yang sampaikan Presiden. Hanya saja, masyarakat jangan terjebak PPKM itu tidak efektif lalu tidak dilaksanakan,” jelas Rizal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Gerakan Jateng di Rumah Saja, Bupati Batang Masih Pikir-pikir

Rizal mengakui pelaksanaan PPKM saat ini memang belum membuahkan hasil maksimal, karena tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang.

“Untuk itu perlu dikawal secara ketat implementasinya,” tegas dia.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Rizal mengaku sudah mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memperketat pengawasan tahap kedua.

“Nanti kami dibantu TNI/Polri bergerak ke mana-mana, ke pasar dan lain-lain melakukan pengawasan ketat,” kata dia.

Baca juga: Gerakan Jateng di Rumah Saja, Pedagang Menjerit: Satu Hari Tak Jualan, Satu Hari Tak Makan

“Hasil evaluasi PPKM tahap I beberapa rumah sakit mengalami penurunan. Tapi yang OTG tetap tinggi. Banyak masyarakat tidak percaya terlebih anak muda. Mereka merasa sehat. Itu yang jadi persoalan,” sambung dia.

Pemkot Balikpapan memulai PPKM tahap pertama sejak tanggal 15 sampai 29  Januari 2021. Karena angka positif tak kunjung turun, PPKM kembali diperpanjang sampai 12 Februari 2021.

PPKM tahap kedua ini lebih fokus pada perkantoran dan perusahaan serta lingkungan sesuai surat edaran  Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/269/Pem perihal pemberlakukan PPKM kedua.

Hal ini karena banyak klaster-klaster baru dari muncul tiga kosentrasi tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui kanal You Tube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021), menyebut kebijakan PPKM tidak efektif.

Hal tersebut karena implementasinya tidak dikawal secara konsisten.  

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.