KPU Balikpapan Minta Tambahan Dana Pilkada Rp 14 M, Pemkot: APBD Habis untuk Covid-19

SAMARINDA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, meminta dana tambahan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 bagi petugasnya, selama menjalani tahapan Pilkada 2020.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan, pihaknya memerlukan dana tambahan sekitar Rp 14 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk pengadaan masker, hand sanitizer, sarung tangan, APD, termasuk rapid tes.

“Petugas kami ini ada 13.600 orang mulai dari tingkatan terendah. Atas dasar itu, hitungan kebutuhan APD kami selama Pilkada senilai Rp 14 miliar,” ungkap Noor Thoha saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi

Namun, permintaan dana tambahan Pilkada tersebut tak disanggupi Pemkot Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan pemkot tidak bisa menanggulangi dana tersebut karena semua dana hasil refocusing telah diarahkan untuk penanganan Covid-19.

“Karena itu kita enggak bisa sanggupi permintaan itu,” ungkap Rizal melalui keterangan tertulis dari Humas Pemkot Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan, kata Rizal, telah menganggarkan dana hibah bagi KPU senilai Rp 53,98 miliar dan Rp 11,54 miliar untuk Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Balikpapan 2020.

Baca juga: Komisi II: Pemerintah Menjamin Tambahan Anggaran Pilkada 2020

Dana tersebut diluar hitungan APD, karena dianggarkan sebelum ada wabah Covid-19.