Tiga Menteri dan Tiga Kepala Daerah Digugat Warga di Balikpapan

Kompas.com - 12/09/2019, 15:48 WIB
Suasana ruang sidang pembacaan gugatan warga negara (citizen lawsuit) dari Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak atau Kompak di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Selasa (10/9/2019). IstimewaSuasana ruang sidang pembacaan gugatan warga negara (citizen lawsuit) dari Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak atau Kompak di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Selasa (10/9/2019).

SAMARINDA, KOMPAS.com – Kasus tumpahan minyak di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 31 Maret 2018 lalu terus berlanjut.

Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak atau (Kompak) melakukan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap enam tergugat.

Masing-masing yakni Gubernur Kaltim selaku tergugat I, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) sebagai tergugat II dan Wali Kota Balikpapan sebagai tergugat III.

Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tergugat IV, Menteri Perhubungan sebagai tergugat V dan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tergugat VI.

Sidang pembacaan gugatan digelar pada Selasa (10/9/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

Baca juga: Bangkai Lumba-Lumba Ditemukan, Diduga Mati karena Tumpahan Minyak

Sementara, hari ini, Kamis (12/9/2019), sidang digelar dengan agenda pembacaan Jawaban para tergugat.

Kuasa hukum Kompak Fathul Huda Wiyashadi menyayangkan pihak tergugat yang tidak hadir dalam gugatan warga negara.

Menurut Fathul, hal itu bentuk ketidakseriusan mengurus lingkungan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya mengatasi tumpahan minyak di perairan Balikpapan.

“Sikap Gubernur dan Menteri Perikanan yang tidak hadir menunjukan sikap tidak serius menanggapi gugatan yang diajukan oleh warga negara,” ujar Fathul.

Menurut Fathul, Gubernur Kaltim sebagai pemimpin daerah harusnya memberi contoh yang baik, karena sudah tiga kali sidang gugatan warga negara tidak dihadiri oleh dirinya atau penasihat hukumnya.

“Gubernur Kaltim tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan kasus tumpahan minyak di teluk Balikpapan. Juga perwakilan dari Menteri perikanan dan Kelautan,” tutur dia.

Baca juga: Warga Terdampak Tumpahan Minyak Dapat Kompensasi Awal Rp 900.000

Meski demikian, kata Fathul, proses pembacaan gugatan oleh kuasa hukum penggugat tetap berjalan sesuai dengan agenda persidangan.

Adapun, warga peduli tumpahan minyak meminta kepada Gubernur Kaltim, Bupati PPU, Wali Kota Balikpapan untuk membuat peraturan daerah (Perda).

Perda tersebut mengenai sistem informasi lingkungan hidup yang mencakup sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kejadian pencemaran yang terjadi di masa yang akan datang.

Warga juga meminta Menteri LHK melakukan pengawasan atas pelaksanaan sanksi administratif oleh Pertamina Refinery Unit V, yakni pemulihan lingkungan yang terdampak minyak.

Kemudian, warga meminta Menteri Perhubungan untuk menyusun prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

Selain itu, warga juga meminta keenam tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.

Para tergugat juga wajib melaporkan hasil setiap tindakan kepada warga di Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2018, wilayah teluk di perairan Balikpapan dipenuhi minyak.

Peristiwa ini terjadi karena pipa minyak milik Pertamina patah di dasar laut.

Akibat kejadian ini, 129,872 kilometer persegi atau 49,8 mil persegi kawasan laut terdampak tumpahan minyak.

Kejadian itu juga memicu kebakaran hingga menelan korban jiwa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak Tiga Rumah di Cirebon

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak Tiga Rumah di Cirebon

Regional
Pilkada Surabaya, 5 Partai Deklarasi Dukung Mantan Kapolda Jatim

Pilkada Surabaya, 5 Partai Deklarasi Dukung Mantan Kapolda Jatim

Regional
12 Mahasiswa Aceh di Wuhan Butuh Stok Makanan dan Masker Khusus

12 Mahasiswa Aceh di Wuhan Butuh Stok Makanan dan Masker Khusus

Regional
Longsor di Sumedang, Dua Orang Tewas dan Dua Lainnya Kritis

Longsor di Sumedang, Dua Orang Tewas dan Dua Lainnya Kritis

Regional
Sunda Empire Dilaporkan Roy Suryo, Ki Ageng Rangga: Maling Teriak Maling

Sunda Empire Dilaporkan Roy Suryo, Ki Ageng Rangga: Maling Teriak Maling

Regional
RSUP Sanglah Pulangkan 2 Turis China yang Sempat Diduga Terinfeksi Virus Corona

RSUP Sanglah Pulangkan 2 Turis China yang Sempat Diduga Terinfeksi Virus Corona

Regional
4 Fakta Warga Jambi Diduga Terjangkit Corona, Pulang dari China hingga Kini Diisolasi

4 Fakta Warga Jambi Diduga Terjangkit Corona, Pulang dari China hingga Kini Diisolasi

Regional
RSUP Wahidin Makassar Periksa Pasien yang Baru Pulang dari China, Hasilnya Negatif Virus Corona

RSUP Wahidin Makassar Periksa Pasien yang Baru Pulang dari China, Hasilnya Negatif Virus Corona

Regional
Hindari Virus Corona, 12 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Wuhan Diisolasi

Hindari Virus Corona, 12 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Wuhan Diisolasi

Regional
Wabah Virus Corona, 150 Turis China Tetap Diterima di Sumbar

Wabah Virus Corona, 150 Turis China Tetap Diterima di Sumbar

Regional
Geng Donki, Pelajar Pelaku Begal Pamitnya Belajar Kelompok

Geng Donki, Pelajar Pelaku Begal Pamitnya Belajar Kelompok

Regional
Gara-gara Bakar Lahan, Seorang ASN di Riau Ditahan

Gara-gara Bakar Lahan, Seorang ASN di Riau Ditahan

Regional
Ini Tanggapan Petinggi Sunda Empire Setelah Dilaporkan Roy Suryo ke Polisi

Ini Tanggapan Petinggi Sunda Empire Setelah Dilaporkan Roy Suryo ke Polisi

Regional
Gubernur Sumbar soal Sambut Turis China: Tak Boleh Tolak Kalau Syaratnya Lengkap

Gubernur Sumbar soal Sambut Turis China: Tak Boleh Tolak Kalau Syaratnya Lengkap

Regional
Suami Idap Gangguan Jiwa, Dipasung 8 Tahun, Istri: Saya Biayai 4 Anak Sendirian

Suami Idap Gangguan Jiwa, Dipasung 8 Tahun, Istri: Saya Biayai 4 Anak Sendirian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X