Pernikahan Sedarah Bisa Dijerat Pidana, Minimal Ini Syaratnya

Kompas.com - 08/07/2019, 23:19 WIB
Ilustrasi pernikahan sedarah Shutterstock.comIlustrasi pernikahan sedarah

KOMPAS.com - Pernikahan sedarah yang dilakukan kakak dan adik kandung berinisial AN (32) dan FI (21) keduanya warga Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, membuat heboh dikalangan masyakarat.

Diketahui, keduanya menggelar pernikahan di sebuah rumah di kawasan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Berbagai macam suara minor muncul menanggapi hebohnya pernikahan sedarah yang dilakukan pasangan kakak beradik asal Bulukumba tersebut.

Baca juga: Kasus Pernikahan Sedarah di Bulukumba, Ini Pasal yang Dikenakan Polisi

Penolakan demi penolakan tumbuh berkembang dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk menekan hal tersebut diperlukan payung hukum, setidaknya bagi aparatur penegak hukum.

Pengamat hukum dan kriminal Kota Balikpapan, Abdul Rais mengatakan, ada kekosongan hukum dalam soal pernikahan sedarah.

Kendati ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang hal tersebut, namun tak ada jerat pidana buat perkawinan sedarah.

Baca juga: Pernikahan Sedarah Kakak dan Adik Kandung Berlangsung Siri, Ini Kata MUI

Sehingga masih saja ada pasangan sedarah yang nekat melangsungkan pernikahan.

Padahal bila ditelisik, tak hanya menyalahi hukum agama tertentu, namun risiko medis bakal menghantui pasangan sedarah tersebut.

"Perkawinan sedarah itu bisa merusak keturunan, lho. Mulai dari menimbulkan kecacatan, anak bisa lahir abnormal, memiliki gangguan kejiwaan, hingga keterbelakangan mental," katanya, Senin (8/7/2019).

Menurut Rais, diperlukan pengisian hukum untuk menangani perilaku tersebut. Minimal, bila belum ada ketegasan dari UU selama ini, pemerintah daerah minimal membuat Perda khusus yang mengatur jerat pidana perkawinan sedarah.

"Ada kekosongan, harus diisi. Supaya aparat penegak hukum bisa bergerak. Setahu saya belum pernah ada perda yang mengatur itu di Indonesia. Kalau Balikpapan yang memulainya, saya kira baik" ungkapnya.

Baca juga: Kemenag Sebut Ketua RT Tidak Tahu Ada Pernikahan Sedarah

Sehingga larangan itu tak hanya sebatas bahan imbauan atau sosialisasi, tapi memang harus ada dampak hukumnya bagi yang berbuat.

"Dalam UU Perkawinan tak mengatur hukuman pidana bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sedarah. Tak ada pidananya, karena bukan hukum pidana tapi hukum administrasi saja," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim dengan judul Pengamat Hukum Balikpapan Tangapi Kasus Pernikahan Sedarah, Abdul Rais: Ada Kekosongan Hukum

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Regional
APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

Regional
Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Regional
Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Regional
Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Regional
Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Regional
Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Regional
Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Regional
Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Regional
Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Regional
8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

Regional
Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Sering Pergi Pagi Pulang Tengah Malam

Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Sering Pergi Pagi Pulang Tengah Malam

Regional
Sekolah Terendam Banjir, Siswa MTsN Matangkuli Terpaksa Diliburkan

Sekolah Terendam Banjir, Siswa MTsN Matangkuli Terpaksa Diliburkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X