Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terlibat Bahas Ibu Kota Negara, Wali Kota Balikpapan Sebut Masalah Tanah Melonjak

Kompas.com - 04/10/2019, 14:57 WIB
Zakarias Demon Daton,
Khairina

Tim Redaksi

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan ibu kota negara.

Hal itu kemudian menimbulkan masalah. Yang paling terasa, kata dia, masalah pertanahan meningkat seiring penentuan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Dua kabupaten yang ditetapkan sebagai ibu kota negara yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) bersisian dengan wilayah Balikpapan.

"Paling terasa itu masalah pertanahan. Orang sering klaim tanah. Bahkan tanah Pemkot saja diklaim, karena kami tidak pernah diberi arahan sejak awal, itu yang saya maksud," kata Rizal saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Merusak Hutan Kaltim

Mestinya, sejak awal penentuan kandidat tiga calon ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) sudah memanggil wilayah yang hendak ditentukan jadi ibu kota negara untuk mengantisipasi masalah muncul.

Kata Rizal, selain klaim tanah dan lonjakan harga tanah orang pun ramai-ramai mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan hal itu harus bersesuaian dengan pengurusan izin membuka tanah negara (IMTN).

Selain itu, revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) pun harus bersesuaian dengan master plan ibu kota negara.

"Ramai orang urus IMB. Izin membuka tanah negara (IMTN) ini yang hati-hati. IMTN ini Perda Kota Balikpapan. Orang jadi urusan sana sini, jadi tambah banyak masalah pertanahan," jelasnya.

Mestinya sejak awal, kata dia, pihaknya dipanggil dan diberi arahan dari Kementerian ATR agar meminimalisir masalah muncul sebelum ditetapkan.

"Itu yang enggak pernah kita dipanggil bahas soal itu. Sampai sekarang kita tidak pernah diberi penjelasan baik Bappenas dan ATR. Soal antisipasi masalah muncul," terangnya.

Menurut dia, perlu ada arahan dari pemerintah pusat ke kota penyangga apa yang harus dipersiapkan hingga dukungannya.

Baca juga: Audiensi dengan Gubernur Kaltim, Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Sampaikan Sejumlah Kekhawatiran

Rizal ingin daerah penyangga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, seperti dukungan infrastruktur dan perhubungan.

"Jalan di Balikpapan ini kecil. Nanti jutaan orang datang ke pasti jadi masalah. Jadi kami butuh perhatian. Jadi kota penyangga," katanya.

Lebih jauh, Rizal juga ingin ada dukungan APBN terhadap percepatan pembangunan Institusi Teknologi Kalimantan (ITK) yang tengah digodok Pemkot Balikpapan.

Saat ini, Pemkot Balikpapan sudah menyiapkan lahan seluas 300 hektar. Saat ini, telah dibebaskan 140 hektar. Untuk itu dirinya mengusulkan agar jadi proyek strategis nasional.

Menurutnya, ITK ini akan menopang tenaga kerja lokal yang dibutuhkan ibu kota negara.

"Nanti sebagian tenaga yang dibutuhkan ibu kota diadakan oleh ITK. Selain itu juga untuk menjawab kecemburuan tenaga lokal. Nanti tenaganya orang dari luar daerah. Sementara orang lokal tidak bisa mengikuti karena kompetensi dan lain hal. Nah maksud kami, ITK ini jalurnya," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com